Saidobonews.com, Bula-Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Maluku, Fachri Husni Alkatiri dinilai lamban dalam merealisasi APBD tahun 2025. Pasalnya tersisa delapan hari lagi sudah memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2025. Akan tetapi realisasi APBD belum juga bisa dilaksanakan.
Hal itu karena Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum kunjung diterima. Keterlambatan realisasi anggaran daerah ini tentu sangat berdampak terhadap tingkat perputaran rupiah di tengah masyarakat.
Apalagi perayaan hari raya idul Fitri 1446 Hijriyah kini tinggal menghitung hari, dimana masyarakat membutuhkan banyak uang untuk kebutuhan jelang lebaran.
Kondisi tersebut mematik reaksi keras wakil rakyat yang duduk di lembaga DPRD. Anggota Dewan, Achmad Voth menandaskan kondisi keterlambatan realisasi APBD ini sama sekali tidak mencerminkan tagline gerak cepat yang diusung Bupati Fachri Alkatiri.
“Ini bukan gerak cepat, tapi gerak lambat sebenarnya. Tinggal beberapa hari lagi kita sudah ada di triwulan kedua, toh DPA saja belum ada, bagaimana kita bisa ukur tingkat serapan anggaran?,” tandasnya kepada wartawan via seluler, Sabtu (22/3/2025).
Menurutnya Pemerintah Daerah (Pemda) melalui tim anggaran bersama Banggar DPRD belum lama ini telah menggelar rapat penyesuaian anggaran, menyusul keluarnya kebijakan efisiensi. Sehingga dengan demikian tidak boleh ada lagi alasan APBD belum direalisasi akibat efisiensi.
Jika Pemda beralasan lain yakni masih perlu menunggu pengisian jabatan Penjabat Sekda, maka alasan tersebut menurut Voth kini tidak lagi relevan. Pasalnya Penjabat Sekda sudah dilantik beberapa hari lalu.
Olehnya itu dia menandaskan Pemda kini tidak ada lagi alasan untuk menunda realisasi APBD. Ketua DPC Partai Gerindra ini berpandangan sejauh ini tingkat perputaran rupiah di daerah ini sangat bergantung pada APBD kabupaten.
Sebab kontribusi sektor swasta tergolong relatif masih minim. Oleh karena itu jika realisasi APBD mengalami sedikit saja keterlambatan, maka dampaknya sangat terasa sekali di masyarakat, terutama terhadap daya beli.
Akibatnya banyak barang dagangan masyarakat yang tidak laku terjual. Pantauan media ini menyebutkan, sejak awal Ramadhan hingga saat ini banyak lapak pedagang takjil di Kota Bula sepi pembeli, termasuk pula pedagang ikan yang terpaksa harus mengobral murah dagangannya akibat sepi pembeli. (SN-01)
