Saidobonews.com, Bula : Peringatan keras anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Zainudin Noval Rumuar terkait tidak boleh adanya pengurangan kuota ASN PPPK tahun 2024, kini ditanggapi pemerintah daerah setempat.
Kepada wartawan di Bula, Senin (23/12/2024), Penjabat Sekda setempat Mirnawati Derlean memastikan tidak ada pengurangan kuota ASN PPPK. Mengenai wacana bergulir di masyarakat yang menyebut akan ada pengurangan kuota, Derlean mengatakan hal itu tidak benar.
Dirinya meminta hal ini tidak perlu lagi dijadikan polemik, sebab proses seleksi pengangkatan untuk mengisi kuota tersebut kini sedang berlangsung. Peserta seleksi bahkan sudah selesai mengikuti tes di kota Ambon.
“Jadi pada prinsipnya tidak perlu lagi ada polemik yang segala macam. Tidak boleh lagi kita menyampaikan seperti itu, karena ini sudah dalam proses pelaksanaan. Dan akan ditindaklanjuti sebagaimana yang sudah direncanakan. Prinsipnya tidak ada,” tegasnya saat dikonfirmasi.
Lebih jauh, Derlean menjelaskan setelah seleksi tertulis yang digelar di Kota Ambon beberapa waktu lalu, masih terdapat tahapan lain, termasuk pengumuman hasil. Oleh sebab itu publik terutama mereka yang sudah mengikuti tes agar bersabar menunggu hingga berakhirnya semua proses dan tahapan.
“Kita ikut prosedur saja, itu tetap jalan. Tahapannya belum selesai, masih dalam proses. Nanti ada pengumuman,” ujarnya.
Sebelumnya anggota DPRD Zainudin Noval Rumuar dalam forum Rapat Paripurna, dihadiri Penjabat Sekda Mirawati Derlean, Senin (23/12/2024) meminta BKPSDM setempat tidak melakukan pengurangan kuota ASN PPPK tahun ini.
Hal itu menyusul adanya wacana pengurangan kuota oleh pemerintah daerah.
Politisi Partai Hanura ini menandaskan tidak ada alasan bagi pemerintah pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengurangan, pasalnya jumlah kuota serta formasi ASN PPPK tahun ini sudah dilamar dan bahkan peserta pelamar sudah selesai mengikuti seleksi di Kota Ambon baru-baru ini.
“Jadi kuota kita berjumlah 1384, tidak ada alasan untuk ditolak. Sekali lagi saya ulang, 1384 yang memiliki akun resmi PPPK Kabupaten SBT yang baru saja melakukan tes di Ambon kemarin,” tandasnya.
Dikatakan, peserta seleksi ASN PPPK yang mengikuti tes di Ambon bukanlah perkara mudah. Mereka telah melewati perjuangan panjang, mengorbankan waktu, tenaga dan uang untuk bisa sampai di Kota Ambon dan mengikuti tes. Olehnya jika tiba-tiba Pemerintah daerah melakukan pengurangan kuota, tentu hal ini sangat menyayat sanubari.
“Sudah susah payah, mereka sendiri berangkat dengan ongkos mereka sendiri, mereka hidup di Ambon, mereka berjuang dengan sendiri, tidak ada alasan untuk Pemerintah Daerah tolak karena tidak ada uang. Itu tidak ada alasan, harus diterima,” desaknya. (SN-01).
